Soal JKA, Gubernur Aceh Minta Fokus pada Kinerja Bukan Polemik

Gubernur Aceh memimpin Rapat Pimpinan Pemerintah Aceh sekaligus menegaskan komitmen penguatan program JKA dan pembangunan daerah. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Gubernur Aceh menegaskan bahwa kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola layanan kesehatan agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bulan Mei 2026 yang berlangsung pada Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh terus melakukan penyempurnaan terhadap program JKA melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur. Langkah itu dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara optimal.

“Kita memastikan setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data dan ditujukan untuk memperkuat keberlanjutan program serta kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Selain membahas sektor kesehatan, rapat tersebut juga menyoroti optimalisasi pelaksanaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Gubernur meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian aspek administrasi agar paket kegiatan yang telah direncanakan dapat segera memasuki tahap kontrak sesuai jadwal.

Dalam rapat itu, Gubernur juga menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 harus rampung paling lambat 30 Juni 2026.

Baca juga: Demo Tolak JKA di Banda Aceh Dijaga Ketat, Polisi Utamakan Pendekatan Humanis

Penyusunan RKPA, kata Gubernur, diarahkan agar lebih fokus pada prioritas belanja daerah, termasuk penguatan program JKA, dengan pendekatan perencanaan yang disiplin melalui prinsip money follow program dan penganggaran berbasis bukti.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga didorong untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan di Aceh.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk menjaga soliditas dan memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai agenda strategis daerah, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai penting bagi keberlanjutan fiskal dan pembangunan daerah.

“Di tengah sorotan publik, kita harus menjawab dengan kinerja, bukan polemik. Kita tidak hanya mengelola anggaran, tetapi mengelola kepercayaan rakyat,” pungkas Gubernur.

Rapat pimpinan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA, Kepala Biro, perwakilan lembaga, serta staf khusus Pemerintah Aceh.