Pemerintah Aceh Perkuat Birokrasi, Sekda Lantik Sejumlah Pejabat Administrator

Sekda Aceh M. Nasir melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, atas nama Gubernur Aceh, melantik sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelantikan tersebut berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan itu turut disaksikan para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur, kepala SKPA, kepala biro, serta sejumlah pejabat eselon II lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh.

Usai prosesi pelantikan, Sekda Aceh membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, serta semangat pengabdian kepada masyarakat Aceh.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

“Pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” demikian sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Sekda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah Pemerintah Aceh dalam mempercepat kinerja pemerintahan di berbagai sektor.

Baca juga: Pelantikan BKM Lueng Bata, Afdhal Tegaskan Komitmen Pemko Makmurkan Masjid

Menurut Ampon Man, gubernur berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab baru, serta langsung bekerja secara efektif di unit kerja masing-masing.

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh saat ini terus mendorong percepatan capaian program dan realisasi anggaran. Hingga 11 Mei 2026, realisasi keuangan Pemerintah Aceh tercatat telah mencapai 26,09 persen, sedangkan realisasi fisik berada pada angka 29,09 persen.

Sementara itu, target pada akhir Mei 2026 ditetapkan sebesar 29,23 persen untuk realisasi keuangan dan 32,23 persen untuk realisasi fisik.

“Karena itu para pejabat baru dilantik diharapkan mampu menjadi motor penggerak percepatan kinerja di instansi masing-masing, termasuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan hambatan program secara cepat,” ujar Ampon Man.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong percepatan penyerapan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk pemulihan pascabencana di Aceh agar dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ampon Man menambahkan, gubernur juga memberi perhatian serius terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang ditargetkan rampung paling lambat pada 30 Juni 2026.

Penyusunan RKPA tersebut diarahkan agar lebih fokus pada prioritas belanja, termasuk penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), melalui pendekatan perencanaan yang disiplin dan berbasis kebutuhan masyarakat.