Illiza Sa’aduddin Djamal Bahas Kota Pusaka Nasional Bareng Bima Arya

Wali Kota Banda Aceh menghadiri audiensi bersama Wamendagri membahas penguatan jaringan kota pusaka dan pengembangan wisata budaya nasional. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)
ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri audiensi pengurus Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya di ruang kerja Wamendagri, Rabu (18/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penyampaian kesiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI ke-XII yang dijadwalkan berlangsung di Ternate pada 24–28 Agustus 2026, sekaligus membahas penguatan perlindungan kota-kota pusaka di Indonesia.

Turut hadir Direktur Eksekutif JKPI Dr. Cand. Asfarinal, M.Si, dewan pakar JKPI, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang.

Dalam laporannya, Asfarinal memaparkan perkembangan organisasi sekaligus kesiapan pelaksanaan Rakernas. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merawat serta merevitalisasi kawasan cagar budaya, termasuk yang terdampak bencana.

“Selama ini status cagar budaya sering kali hanya sebatas administratif. Kita perlu penguatan nyata agar warisan ini benar-benar terlindungi dan tangguh terhadap bencana,” ujarnya.

JKPI juga mendorong kolaborasi dengan Malaysia terkait warisan budaya songket agar diakui sebagai kepemilikan bersama. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kuatnya tradisi songket di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Aceh yang memiliki kekayaan motif dan nilai sejarah tinggi.

Selain itu, JKPI merencanakan kegiatan “Nusaraya Run” di kawasan pusaka sebagai upaya menghidupkan ruang bersejarah melalui pendekatan kreatif dan partisipatif.

Wali Kota Ternate Tauhid Soleman menyampaikan pihaknya telah menyiapkan pelaksanaan Rakernas bertema “Ternate Episentrum Rempah Dunia” dengan sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama antaranggota melalui konsep aglomerasi warisan budaya. Ia juga menyoroti kerusakan cagar budaya serta aset sejarah yang masih dikuasai instansi vertikal sehingga membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Aceh Barat Jadi Daerah Paling Progresif dalam Pelestarian Cagar Budaya di Aceh

Dalam kesempatan itu, Illiza menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kota pusaka. Ia menyebut Banda Aceh aktif mempromosikan kawasan warisan budaya dan wisata melalui berbagai kegiatan, termasuk lari maraton di kawasan bersejarah.

“Ibarat kopi Aceh yang bisa hadir di berbagai daerah di Indonesia, demikian pula warisan budaya daerah lain dapat saling terhubung dan saling menguatkan,” ujarnya.

Terkait pelestarian budaya, ia menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat agar perlindungan tidak hanya administratif tetapi juga adaptif terhadap risiko bencana. Ia juga berharap dukungan Kementerian Dalam Negeri dapat memperkuat jejaring kota pusaka hingga ke tingkat internasional.

Menanggapi hal tersebut, Bima Arya mengusulkan uji coba pengembangan ekosistem pariwisata berbasis warisan budaya di sejumlah daerah.

“Gagasan aglomerasi ini bagus, tetapi perlu konsep yang lebih matang. Kita bisa memilih kota menengah untuk kita dorong bersama sebagai model pengembangan ekosistem pariwisata berbasis warisan budaya,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga, mengembangkan, serta mempromosikan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan sekaligus menjadikan kota pusaka sebagai pilar pembangunan kebudayaan nasional.