Aceh Besar Perkuat Peran Lembaga Adat, Mukim hingga Pawang Glee Siap Jaga Lingkungan

Staf Ahli Bupati Aceh Besar Abubakar membuka Pra Duek Pakat Mukim, Pawang Glee, dan Sambinoe di Lhoknga sebagai langkah memperkuat peran lembaga adat. (Dok : MC Aceh Besar)
ACEH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembukaan Pra Duek Pakat Mukim, Pawang Glee, dan Sambinoe Aceh Besar yang berlangsung di Aula UDKP Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Aceh Besar Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Kerja Sama, Abubakar, S.Ag., yang hadir mewakili Bupati Aceh Besar.

Dalam sambutannya, Abubakar mengatakan Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tercermin dalam sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, peran mukim, pawang glee, dan sambinoe perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan pembangunan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang menjadi identitas masyarakat Aceh.

Menurutnya, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya, tetapi juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, melestarikan lingkungan, serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

“Keberadaan lembaga adat merupakan kekuatan yang harus terus dijaga dan diberdayakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memandang bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus dibangun di atas landasan nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang telah menjadi jati diri rakyat Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum Pra Duek Pakat menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku adat dalam merumuskan langkah-langkah menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca juga: Camat Banda Raya Lantik Tuha Peut Lhong Cut, Dorong Kolaborasi Demi Kemajuan Gampong

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat peran mukim, pawang glee, dan sambinoe dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta penyelesaian persoalan sosial berbasis adat.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Suluh Lingkar Seulawah yang dipimpin Yulfan, S.H., M.H., dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat eksistensi adat sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Turut hadir Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar periode 2021–2026, Asnawi Zainun, S.H., bersama para imeum mukim, pawang glee, sambinoe, tokoh adat, sejarawan, perwakilan instansi terkait, serta unsur mahasiswa.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai isu strategis di Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, status kawasan hutan lindung, aktivitas pertambangan galian C, hingga tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam diskusi tersebut, para peserta menyampaikan berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan pada forum Duek Pakat.

Melalui forum ini, Pemkab Aceh Besar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan lembaga adat dalam menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah yang tetap berpijak pada nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal Aceh.