Raker APEKSI: Alarm Keras Soal Krisis Fiskal Pemerintah Kota

Suasana Raker APEKSI di Banda Aceh yang membahas tekanan fiskal dan strategi penguatan keuangan daerah. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)

ACEH - Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar di Banda Aceh menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk menyoroti tekanan fiskal yang kian menguat. Forum yang berlangsung di Muraya Hotel Banda Aceh, Senin (20/4/2026), menegaskan perlunya langkah konkret dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta para kepala daerah dari 21 kota di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, juga hadir sebagai keynote speaker dalam forum tersebut.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam paparannya menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Ia menyebut belanja pegawai yang mendekati 30 persen dari APBD menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang inovasi pemerintah kota.

Baca juga: City Tour APEKSI: Budaya, Fashion, dan Kuliner Aceh Jadi Sorotan

“Ini bukan lagi masalah teknis, tetapi sudah menjadi tantangan strategi yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.

Menurut Illiza, tekanan fiskal tersebut kian kompleks seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik serta percepatan kebutuhan transformasi digital di daerah. Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dalam mengelola anggaran sekaligus mencari sumber pendanaan alternatif.

Sejalan dengan itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus mampu menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk melalui pertukaran praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Raker ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kota untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah, agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai motor pembangunan nasional di tengah tekanan ekonomi yang terus berkembang.